Kalimantan Timur kembali disuguhi ironi. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang belum stabil, beban biaya hidup yang terus meningkat, justru pejabat publik menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat. Fakta terbaru menunjukkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim mendapat jatah Rp217 miliar dari pajak rakyat, sementara anggota DPRD Kaltim rata-rata mengantongi Rp79 juta per bulan dari gaji dan tunjangan. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru lebih banyak terserap untuk memenuhi fasilitas pejabat.

“Kami melihat ada jurang moral yang besar antara kondisi rakyat dan fasilitas pejabat. Legal bukan berarti adil. Regulasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan rasa keadilan masyarakat,” tegas Dedi Nur, Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara.

Di legislatif, kondisinya tak kalah mencolok. Anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kaltim 2025 menembus Rp52,2 miliar untuk 55 anggota dewan, dengan rincian: tunjangan kesejahteraan Rp18,69 miliar (termasuk perumahan Rp18,5 miliar), komunikasi intensif Rp13,86 miliar, dan transportasi Rp10,22 miliar. Belum termasuk reses, representasi, dan biaya alat kelengkapan dewan.

Pertanyaannya, apakah tunjangan fantastis ini sepadan dengan kualitas legislasi dan pengawasan yang dirasakan masyarakat? Atau justru sekadar membebani APBD tanpa manfaat nyata?

“Tunjangan DPRD yang begitu besar justru menimbulkan pertanyaan publik. Apa yang sudah mereka hasilkan untuk rakyat? Rakyat berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari wakilnya sendiri,” ujar Dedi Nur

Ironinya, saat pejabat menikmati tunjangan ratusan juta, banyak warga Kaltim masih kesulitan membayar sekolah anak, mengakses kesehatan, atau sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Infrastruktur di pelosok tetap memprihatinkan, dan pengangguran pemuda masih tinggi.

Pajak rakyat seharusnya mengurangi kesenjangan, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan untuk membiayai gaya hidup mewah segelintir elit politik.

Karena itu, PW KAMMI Kaltimtara menyampaikan tuntutan tegas:

1. Audit terbuka terhadap seluruh tunjangan gubernur, wagub, dan DPRD Kaltim agar masyarakat tahu ke mana pajak mereka mengalir.
2. Evaluasi ulang skema tunjangan dengan mengaitkannya pada kinerja nyata.
3. Penghapusan tunjangan yang berlebihan, terutama yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
4. Alihkan anggaran dari fasilitas pejabat ke sektor produktif: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur dasar.
    

“Pejabat seharusnya jadi teladan kesederhanaan. Jika rakyat berhemat, pejabat juga wajib berhemat. Kalau tidak, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintahan,” tegas Dedi Nur.

Fenomena ini menegaskan betapa mahalnya politik di negeri ini, dan rakyatlah yang menanggung ongkosnya. Pajak rakyat bukan bonus pejabat, melainkan amanah yang wajib dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan. Jika pola ini tidak segera dikoreksi, Kaltim hanya akan melahirkan jurang makin lebar antara rakyat yang menanggung beban dan elit yang berpesta anggaran.